Lomba Karaoke mendorong Produktivitas

Lomba Karaoke yang diadakan dalam rangka HUT ke 18 Sekar Telkom di Bandung mendapat sambutan yang meriah. Ada 27 peserta dari berbagai unit kerja dan mitra kerja TELKOM yang mencoba adu otot leher, termasuk M. Yusuf dari Kesibo DPP, Sekjen DPP Sekar, dan Uwes Qorny mewakili Pengurus Sekar yang berhasil menjadi yang pertama, kedua, dan ketiga dalam urutan tampil.

Baca Lebih ...

Direksi Telkom Sumbang BBN 5000 buah buku

bbn kal

Di ajang Fun Bike HUT SEKAR TELKOM di Bandung 10 Maret lalu, BBN Sekar menggelar acara eksposed di Ruang Tangkuban Perahu GMP Telkom Bandung dengan menyajikan berbagai informasi mengenai kegiatan BBN. Pemaparan Ketua BBN Eyen Ekayatri didampingi Sekjen DPP Sekar mendapat sambutan yang antusias dari hadirin.

Baca Lebih ...

Direktur WINS turut penghijauan

walipohon 1

Program penghijauan yang telah dilakukan DPP SEKAR TELKOM sejak tahun 2012 kembali digelar tahun 2018 ini. Kali ini acara agak beda, karena dalam rombongan DPP Sekar yang akan menanam pohon di Bukit Kareumbi terdapat Direktur Whole Sale and International Service Abdus Samad Arief yang biasa disapa ASA. Pak ASA berangkat ke bukit Kareumbi beserta istri dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sekitar 35 riders yang tergabung dalam Telkom Motor Cycle Community (TMCC) .

Baca Lebih ...

Pencocokan Data Premi dan Klaim AJB

Proses penyelesaian PKS Sekar Telkom dengan AJB mengenai layanan asuransi kesehatan pasca kerja semakin mendekati titik final. Minggu lalu, (Jumat 2 Maret 2018) tim dari AJB datang ke Telkom untuk mencocokkan data pembayaran premi dan data klaim tunai maupun klaim non tunai. Klaim tunai adalah pengembalian premi untuk peserta yang pensiun dini dari Telkom sedangkan klaim non tunai adalah klaim biaya pengobatan (restitusi) dari peserta kepada AJB.

Setelah diteliti bersama-sama, hampir 100% angka pembayaran premi maupun angka klaim cocok dan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Meskipun ada sangat kecil selisih angka yang tidak signifikan. Data yang telah disepakati tersebut akan dibawa kepada Aktuaris sebagai dasar penghitungan dana yang akan dikembalikan kepada peserta Asuransi pada saat pemutusan kontrak dilaksanakan. Rumus penghitungan sudah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Tahap selanjutnya, setelah pencocokan data ini selesai adalah menunggu data dari Aktuaris yang akan mengeluarkan angka sebenarnya.

Foto-Foto BBN curi perhatian AJS

bbn dirHCM

Foto : Dilla dan Ghisa (Relawan BBN) didampingi Ketum DPP Sekar Telkom Asep Mulyana serahkan foto kepada Direktur HCM Telkom Herdy R. Harman

Sebelas buah foto aktivitas BBN (Bakti Bagi Negeri) yang dipamerkan di lobby GMP Telkom Japati – Bandung habis terjual. Pembelinya bukan manusia biasa, melainkan para petinggi Telkom. Dirut Telkom mengambil 2 buah, sedangkan anggota BOD lainnya dan Komisaris yang hadir pada acara ekspose BBN tersebut mangambil masing-masing 1 buah.

Baca Lebih ...

Hubungan Manajemen dan Sekar Makin Harmonis

apel dpp 5

Alex J. Sinaga memberikan kata sambutan pada Apel Peringatan Hari Ulang Tahun ke 18 Serikat Karyawan Telkom di Halaman Graha Merha Putih Telkom Bandung, Kamis 1 Maret 2018. Dalam sambutan CEO Telkom grup menyatakan bahwa hubungan industrial di Telkom saat ini sangat harmonis. Hal itu disebabkan oleh adanya kesamaan visi antara manajemen dengan serikat karyawan dalam memajukan perusahaan. Apabila perusahaan maju maka dengan sendirinya kesejahteraan karyawan akan ikut meningkat.

Baca Lebih ...

Mitigasi Masa Transisi

rapat mitigasi2

Jumat (23/02/2018),Sekar dan Tim HCM bertemu untuk membahas masalah AJB. Ketum, Sekjen dan para Ketua DPP, Kabid Kosad dan Kabid Kesibo hadir lengkap, mengingat masalah yang dibicarakan adalah menyangkut layanan kesehatan kepada karyawan Telkom.

Baca Lebih ...

SILATURAHMI SP BUMN

foto bareng

Selasa (20/2/18) di Ruang Mojopia Telkom Corporate University Bandung terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu berkumpulkan para pengurus inti Serikat Pekerja di lingkungan BUMN. Mereka menggelar Silaturahmi atas undangan DPP Sekar Telkom.

Baca Lebih ...

Evaluasi Program Walipohon

evaluasi program walipohonKamis (15/2/18) DPP Sekar dan Wanadri bertemu di Bandung untuk mengevaluasi bersama hasil program walipohon yang dalam 5 tahun terakhir dijalankan bersama oleh kedua pihak. Dalam 5 tahun ini Sekar telah menanam lebih dari 3000 batang pohon di Bukit Kareumbi . Untuk pemeliharaan pohon tersebut diserahkan kepada Wanadri dengan ketentuan bahwa Sekar mengganti ongkos pemeliharaan.

Wanadri menggaransi pemeliharaan selama 3 tahun, apabila dalam 3 tahun ada yang mati maka Wanadri harus mengganti dengan bibit baru. Wanadri juga menggaransi apabila terjadi kebakaran hutan maka pohon yang ikut terbakar akan diganti meskipun telah melebihi masa waktu garansi.

Setiap lahan yang dipakai untuk penanaman oleh Sekar diberi tanda khusus dalam peta dan diberi sertifikat. Wilayah yang telah jadi “milik” Sekar Telkom tidak akan digunakan untuk lahan dari pihak lain yang ingin menanam di Bukit Kareumbi. Apabila dipandang perlu, Sekar bisa memasang plang nama menandai wilayah penghijauan milik Sekar.

Program penanaman pohon selalu dilaksanakan pada saat perayaan ulang tahun Sekar. Tahun ini rencana akan ditanam sebanyak 1800 batang pohon, dengan sponsor tunggal untuk pendanaan dari CDC Telkom. Pelaksanaan penanaman pada hari Sabtu 3 Maret 2018 dan akan melibatkan sebanyak mungkin karyawan Telkom yang rencananya secara bersama-sama menuju Bukit Kareumbi (sekitar 30 kilometer di luar kota Bandung). Semoga bakti lingkungan hidup ini mendatangkan manfaat bari warga Jawa Barat.

Dari Odang ke Agus Subiyanto

sertijab kdpw jabar2Gerbong kepengurusan DPW Jabar II bergerak. Odang yang baru menjabat sekitar 1 tahun 2 bulan harus menyerahkan jabatannya kepada Agus Subiyanto melalui mekanisme Penggaanti Antar Waktu dikarenakan Odang memasuki pensiun normal mulai akhir Januari 2018.

Agus Subiyanto dalam posisi sebagai Wakil Ketua pada kepengurusan exsisting adalah peserta Pemilihan Ketua DPW Jabar II dalam Muswil Desember 2016 yang lalu. Sehingga secara otomatis naik menggantikan Odang, sesuai dengan amanah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sekar, dengan status melanjutkan masa kepengurusan sampai 2019.

Sertijab Ketua DPW Jabar II dilaksanakan minggu lalu (13/2/18) di Kantor Telkom Regional III Jabar disaksikan oleh EVP TREG III Katut Budi Utomo (KBU) dan Sekjen DPP Sekar Abdul Karim dihadapan para pengurus Sekar Jabar II dan Senior Leader TREG III Jabar.

Dalam sambutannya, KBU menyatakan sangat puas atas kerja sama Sekar Jabar II dengan Manajemen TREG III Jabar. Kehadiran Sekar dibawah Kepengurusasn Odang telah sukses menjadi mitra konstruktif yang banyak memberikan masukan-masukan kepada manajemen. Manajemen berharap Agus Subiyanto akan meneruskan hal-hal positif yang telah dirintis oleh KDPW sebelumnya.

Sekjen DPP Sekar dalam kesempatan tersebut mamaparkan mengenai kondisi terkini kegiatan serikat, khususnya yang terkain dengan progres perundingan LKS PKB.

Sesi Berbagi DPP dengan DPW Jabar II

sharing DPP di DPW Jabar IIRombongan DPP terdiri dari Sekjen, Ketua II dan Wakabid OKK beranjangsana ke Sekretariat DPW Jabar II setelah selesai Sertijab Ketua DPW Jabar II dari Odang kepada Agus Subiyanto.

Selama sekitar 1,5 jam para pengurus DPW Jabar II mencecar DPP dengan berbagai pertanyaan seputar perkembangan PKB VII pasca penandatanganan 19 Januari 2018.

DPP juga menerima curhatan Ketua DPD Tasikmalaya yang baru saja direkrut oleh manajemen menjadi Manajer HR Witel Tasik.Ketua DPD meminta “arahan” mengingat posisi Manajer HR merangkap Ketua DPD dalam satu moment tertentu bisa menjadi kontradiktif.

DPP Sekar, dalam hal ini Sekjen memberikan guidence dalam case ini. Menurut Sekjen dalam peraturan perundang-undangan jelas sudah disebutkan posisi-posisi jabatan tertentu dalam struktur manajemen perusahaan tidak dibolehkan menjadi Pengurus Serikat, yaitu posisi yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan dengan karyawan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang bunyinya sebagai berikut : “Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan”.

PKB VII mengatur masalah ini pada Pasal 6 yang intinya mengikuti ketentuan perudang-undangan yang berlaku. Jadi apabila ada pejabat di lingkungan Telkom yang jabatannya akan menimbulkan pertentangan antara Perusahaan dengan karyawan apabila menjadi pengurus Sekar, sebaiknya jangan menjadi Pengurus Serikat Karyawan, demi amanah Undang Undang. Lantas bagaimana dengan Pengurus Sekar eksisting yang diangkat dalama jabatan tertentu oleh Manajemen?.

Namun ada pertanyaan penting yang perlu dijawab bersama, apakah yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan?........

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Kepentingan didefinisikan sebagai berikut : “Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

PROGRAM IURAN PASTI

dapen telkomSenin (12/2/18), DPP Sekar Telkom menerima para Pengurus Dapen Telkom. Kedatangan ini atas undangan DPP Sekar, sehubungan dengan evaluasi Sekar terhadap program pensiun di PT Telkom.

Kedatangan para Pengurus Dapen dipimpin oleh Andang menjelaskan program-program Dapen sebagai pemegang amanah Pendiri Dapen yaitu Direksi Telkom.  Salah satu program yang sedang “diincar” Dapen adalah Pendirian Dapen II untuk menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Selama ini, di Telkom ada dua macam Program Pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti yang diikuti oleh para karyawan Telkom yang masuk sebelum Juli 2002. Sedangkan untuk karyawan Telkom yang direkrut sejak Juli 2002 masuk ke program Pensiun Iuran Pasti. (PPIP).  Penyelenggara PPMP adalah Dapen Telkom sedangkan penyelenggara  PPIP adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di luar Telkom.

Manajemen Telkom sedang menjajaki kemungkinan pendirian Dapen II, terpisah dari Dapen yang ada saat ini untuk menjalankan program Pensiun Iuran Pasti.  Plus Minus implementasi PPIP ini sedang dijajaki. Diyakini, dengan menjalankan PPIP akan diperoleh manfaat yang lebih baik bagi Telkom maupun bagi peserta. Nantinya, apabila PPIP dijalankan maka para peserta PPIP yang ada saat ini di DPLK akan dipindahkan ke PPIP Dapen II.

Sekar menyambut baik rencana ini, sejauh akan mendatangkan manfaat bagi peserta. Oleh sebab itu info awal adanya rencana PPIP tersebut harus secepatnya diklarifikasi, karena kebetulan saat ini  Sekar juga sedang mengevaluasi program PPIP pada DPLK.

Sekar pernah menerima info dari anggota bahwa  manfaat pensiun Iuran Pasti yang diterima dari DPLK mungkin agak berbeda dengan yang diberikan oleh Dapen terhadap karyawan yang masuk Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu yang direkrut sebelum Juli 2002.

Didapat klarifikasi dari Dapen bahwa sejuah ini Dapen belum ada perintah pendirian Dapen II. Keputuasn itu ada pada Pendiri yaitu Telkom, sedangkan Dapen hanya sebagai operator. 

Page 1 of 3